Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan
pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti 1985:221).
Dalam PP No. 17 tahun 1988 pengertian pengangkutan laut yaitu “setiap kegiatan
pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan (Pasal 1 Angka 1 PP No. 17 tahun 1988).
Dalam pengangkutan laut tentu ada suatu perjanjian di antara pengangkut dan para
pemakai jasa angkutan. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian pengangkutan.
Dalam perjanjian pengangkutan (barang), dikenal adanya suatu dokumen yang disebut surat muatan atau konosemen (Bill of Lading). Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim.
Pejabat yang berwenang menerbitkan konosemen adalah :
1. Pengangkut (pasal 504 KUHD)
2. Nakhoda (pasal 505 KUHD)
Dalam pengangkutan laut juga harus ada dokumen-dokumen berikut ini: 1. Manifes Kapal (Ships Manifest)
2. Surat Mualim (Mate’s Receipt)
3. Tanda Terima Gudang (Resi Gudang)
4. Perintah Penyerahan (Deliveri Order)
5. Pemberitahuan (Notice)
6. Perintah Mendaratkan (Landing Order)
0 Comments